MPR RI Serahkan Surat Tidak Berlakunya TAP MPRS No 33 Tahun 1967 ke Megawati dan Keluarga Soekarno

Meski sudah dicabut, dia menyadar bahwa masih ada sejumlah persoalan yang bersifat psikologis dan politis, yang menuduh Bung Karno sudah memberikan kebijakan yang mendukung pemberontakan dan pengkhianatan G-30-S/PKI pada 1965.

Di sisi yang lain, perintah kepada Pejabat Presiden untuk menyelesaikan persoalan hukum dalam rangka menegakan hukum dan keadilan kepada Bung Karno atas tuduhan tidak pernah dilaksanakan sampai Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970.

“Dengan demikian, secara yuridis tuduhan tersebut tidak pernah dibuktikan di hadapan hukum dan keadilan, serta telah bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum,” beber Bamsoet.

"Ke depan, tidak boleh ada warga negara kita, apalagi jika ia seorang pemimpin bangsa yang harus menjalani sanksi hukuman apapun tanpa adanya proses hukum yang fair dan adil," tambah Bamsoet.

Dia menyebut MPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Bung Karno atas ketidakpastian hukum akibat dari penafsiran terhadap Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk memulihkan hak-hak Bung Karno sebagai warga negara dan Presiden ke-1 RI.

"Termasuk hak-hak Presiden Soekarno seperti perumahan dan lain-lain seperti yang didapatkan oleh Presiden RI selanjutnya," tandas Bamsoet. (saa/ree)