Ternyata Ini Sosok Garda Terdepan Pencabutan Tuduhan Soekarno Terlibat G30S-PKI oleh MPR RI

Jakarta, tvOnenews.com - MPR RI resmi mencabut TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang menyatakan tuduhan kepada Presiden Soekarno memberikan kebijakan dan terlibat dalam G30S-PKI.

Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno, M Mahendra Putra turut menyambut baik langkah dari MPR RI tersebut.

Cucu dari Presiden Bung Karno itu menegaskan Universitas Bung Karno (UBK) meruapakan garda terdepan yang mendesak pencabutan TAP MPRS XXXIII/1967 tersebut.

"Sebenarnya UBK menjadi garda terdepan dalam meminta pancabutan TAP MPRS XXXIII/1976 sudah dilakukan oleh alm Ibu Rahmawati sebagai Ketua Umum Yayasan Soekarno pada tahun 1999 atau pasca lengsernya Presiden Soeharto." kata Mahendra dalam acara launching buku bertajuk 'Bunga Rampai Bulan Bung Karno Refleksi Membangun Karakter Bangsa' di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Mahendra menjelaskan UBK bertekad untuk kembali menjadi garda terdepan usai pencabutan TAP MPRS XXXIII/1967 tersebut.

Garda terdepan yang dimaksud berupa Kemabli memulihkan nama baik dari Bapak Proklamator tersebut.

"Melalui penerbitan buku seperti saat ini, dan mengembangkan pembelajaran mata kuliah Ajaran Bung Karno (ABK) kepada mahasiswa di kampus UBK," katanya.

Sebelumnya diberitakan, MPR RI menyerahkan surat tidak berlakunya TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan keluarga Presiden ke-1 RI Soekarno alias Bung Karno.

Penyerahan surat tersebut dilakukan oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Sementara, anak Bung Karno yang hadir selain Megawati di antaranya Guntur Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra. Hadir pula cucu Bung Karno seperti Prananda Prabowo dan Tatam Soekarnoputra.

“Saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini akan menjadi saksi sejarah, secara langsung untuk mengikuti acara penyerahan surat pimpinan MPR RI kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada keluarga besar Bung Karno perihal tindak lanjut daripada berlakunya TAP MPR Nomor XXXII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967 tentang kecabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno,” ujar Bamsoet di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024). (raa)