Tegas, Pemuda Tekankan Aparat Penegak Hukum Netral di Pilkada Sampang

Jakarta, tvOnenews.com - Dua bulan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sampang, berhembus isu soal kekhawatiran netralitas aparat penegak hukum (APH).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Front Pemuda Madura (FPM), Muchlas Samorano, dalam keterangannya, Minggu (15/9/2024).

"Bukan tanpa sebab, ada dugaan sejumlah kepala desa dan kepala dinas di Kabupaten Sampang yang tiba-tiba dipanggil Polres untuk dimintai keterangan klarifikasi soal anggaran Dana Desa, " kata Muchlas.

Menurutnya, kejanggalan ini mencuat karena merupakan kali pertama adanya pemeriksaan pertanggungjawaban dana desa oleh Polres Sampang, apalagi pemanggilan ini berdekatan dengan pencoblosan Pilkada Sampang 2024.

Dia menambahkan, masyarakat mengendus dugaan indikasi politis dan pelanggaran undang-undang oleh APH.

Pemeriksaan terkait distribusi anggaran dana desa kepada sejumlah kepada desa di Sampang membuat publik Sampang curiga APH tidak netral, diskriminatif, dan politis.