Ratusan Anggota Satpol PP Jakarta Diduga Terlibat Judi Online, Kasatpol PP Bilang Begini

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin mengaku masih menelusuri dugaan 165 petugas Satpol PP DKI Jakarta yang terlibat judi online atau judol.

“Ya, kita telusuri saja, kan dicek dulu kan. Ya intinya dicek mereka itu, bener nggak, kan yang diminta kan itu,” ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (23/9).

Akan tetapi, Arifin masih enggan membeberkan bagaimana mekanisme pengecekan yang dilakukan oleh unsur Satpol PP, bahkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Udah cukup, cukup, nanti kan dicek dulu,” tandas dia.

Sebelumnya, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyatakan ada sebanyak 165 ASN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta yang terlibat judi online (judol).

Melansir dari surat yang dilayangkan Inspektorat kepada Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin dengan nomor c.0519/PA.01.00 dan ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

“Dalam rangka peningkatan pengendalian kinerja dan pencegahan atas gangguan integritas pegawai, utamanya risiko melakukan aktivitas judi online,” bunyi keterangan tersebut, dikutip Jumat (20/9).

“Dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan sumber dari PPATK terdapat 165 orang PNS di lingkungan kerja saudara yang terindikasi melakukan aktivitas judi online, dengan nama-nama sebagaimana terlampir,” sambungnya.

Oleh karena itu, inspektorat meminta Kasatpol PP DKI Arifin memberi klarifikasi terkait laporan dari PPATK.

“Sehubungan dengan hal tersebut, agar saudara segera melakukan klarifikasi dan pembinaan kepegawaian dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang disiplin dan kode etik PNS,” tutup surat tersebut.

Bahkan, surat itu juga ditebuskan ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, kemudian Kepala PPATK, Sekretaris Daerah Pemprov Jakarta, dan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. (agr/dpi)