Terungkap, Nama Ketua DPD Demokrat Sumut Disebut 30 Kali dalam Putusan Kasus Korupsi DJKA Zulfikar Fahmi

Lokot pernah diperiksa KPK dalam  perkara dugaan suap pembangunan jalur rel kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub pada Februari 2024 lalu.

Lokot diperiksa sebagai saksi dalam kapasitas sebagai PPK dalam Paket Pekerjaan Penanganan Amblesan Jalan KA di KM.114+500-KM.115+000 antara Cempaka-Negararatu Lintas Tarahan-Tanjung Enim dan Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Beton di Jalur Double Track KM.165+949-KM.171+949 antara Cempaka-Giham Lintas Tarahan-Tanjung Enim dan PPK pada Satker Lampung.

Dalam putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tersebut ada banyak nama orang disebut, tetapi belum semua ditetapkan KPK sebagai tersangka, termasuk Lokot. 

Terakhir, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyatakan penyidik membuka peluang memeriksa lagi Lokot perkara dugaan suap pembangunan jalur rel kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. 

"Peluang (memeriksa lagi Lokot) selalu ada selama ada petunjuk dan alat bukti yang mendukung," kata Tessa kepada wartawan pada Kamis, 8 Agustus 2024. 

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Lokot Nasution. (ebs)