Ketua Relawan Repnas sebut Nama Menteri Jokowi yang Bakal Masuk Kabinet Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira beberkan, bahwa beberapa menteri di kabinet Presiden Joko Widodo bakal diambil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ada (dari menteri Jokowi). Kan sudah statement Pak Prabowo bahwa menterinya Pak Jokowi bagus-bagus, akan diambil beberapa. Supaya ini berkelanjutan, enggak bisa juga dari nol. Fundamental-fundamental yang sudah pas harus bisa diakselerasi," ujar Anggawira dalam Diskusi Polemik Trijaya di Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2024).

Tak hanya itu saja, wakil komandan TKN Fanta juga merinci  tiga nama calon menteri pilihannya. Pertama, Bahlil Lahadalia yang sekarang menjadi menteri ESDM.

Lanjutnya menjelaskan, bahwa Bahlil adalah contoh profesional yang beririsan dengan parpol. Sang menteri saat ini juga menjabat ketua umum Partai Golkar.

Kedua, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim. Anggawira menilai kualitas Silmy mumpuni.

"Ada Pak Dirjen Imigrasi namanya muncul Pak Silmy Karim, (calon menteri) di Kementerian Kesehatan. Saya rasa oke, masuk ke Imigrasi kan transformasinya bagus," bebernya.

"(Ketiga), Pak BGS (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin) juga diisukan menteri keuangan. Dia ngurus Kemenkes profesional, transformasinya bagus, berani ambil risiko, gak populis. Harus punya konsep. Gak harus background sama, yang penting dia profesional," lanjutnya menyebutkan.

Kemudian, dia katakan juga, bahwa menteri-menteri Prabowo nanti juga banyak dari kalangan profesional. 

Namun, ia tak menutup kemungkinan sosok pilihan Prabowo merupakan profesional yang juga beririsan dengan partai politik.

Ya, ada concern seperti itu (zaken kabinet di bidang ekonomi), tapi kan kita tidak bisa menafikan juga bahwa pastinya ada irisan-irisan. Menurut saya, bukan eranya lagi dikotomi antara partai dan profesional. Kan kita bisa lihat rekam jejak dan track record," ujarnya.

Di sisi lain, dia juga menegaskan, Prabowo punya kebebasan menentukan siapa dan berapa banyak menterinya. 

Terlebih, revisi UU Kementerian Negara sudah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Sidang I Tahun 2024-2025 pada Kamis (19/9/2024).

Sekjen Hipmi itu menjamin banyaknya kementerian di kabinet Prabowo bukan untuk mengakomodir relawan. 

Anggawira juga menegaskan ada pertimbangan anggaran dalam pembentukan kementerian baru.

"Sekali lagi, ujung-ujungnya daya dukung anggaran. Saya termasuk yang tidak sepakat kalau kita terlalu banyak juga. Bikin kementerian itu kan anggaran rutinnya berapa," ujarnya.

"Saya rasa tujuannya bukan mengakomodir pendukung dan relawan. Tujuannya kan menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaaan ada, ekonomi tumbuh, ya pendukung sama relawan senang," kata Anggawira menambahkan. (aag)