Hashim Djojohadikusumo Sebut Kementerian Perumahan Sangat Penting, Ternyata Untuk Ini...

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusomo mengugkap soal rencana didirikannya kembali Kementerian Perumahan pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hashim mengatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjalankan program yakni membangun rumah bagi rakyat. Sebab, saat ini ada sekitar hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni.

"Hampir 11 juta, kalau tidak salah 10,7 juta itu menunggu antrian Pak Menteri," katanya di acara Rakernas ke-20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di hotel Intercontinental, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Hashim menjelaskan, selama 10 tahun terakhir pemerintah hanya membangun sekitar 200 ribu unit, sedangkan setiap tahunnya 800 ribu keluarga menunggu untuk mendapatkan rumah yang layak.

Ia juga menganggap akibat rumah tidak layak huni itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi setiap keluarga termasuk anak-anak yang mudah terkena stunting.

Karena, sambungnya, stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi tetapi dapat ditimbulkan dari lingkungan yang kurang bersih.

"Karena tidak ada air bersih, tidak ada akses listrik yang cukup, banyak yang pakai lantai-lantai berupa tanah, itu banyak cacing-cacing. Ini bisa berakibat kepada anak-anak dengan stunting," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hashim menyebut, Prabowo akan memberikan perhatian terkait dengan stunting setelah dilantik menjadi Presiden 20 Oktober 2024.

Perhatian yang diberikan yakni dengan memberikan makan gizi gratis untuk anak-anak di Indonesia.

Hashim menjelaskan, Program tersebut telah digagas Prabowo sejak tahun 2006 atau 18 tahun yang lalu. 

Adapun program ini tercipta didasari rasa perihatin Prabowo yang mendapatkan data bahwa sebanyak 30 persen anak-anak di Indonesia mengalami stunting.

"Ini yang Prabowo ingin perbaiki, jangan sampai terlanjur. Saat ini 25 persen anak Indonesia stunting, sempat naik 38 persen di 2014. Presiden terpilih yang baru ingin kita kurangi angkanya. Kalau bisa sampai 0 persen," tutup Hashim. (aha/iwh)