Tak Rela Dipimpin Bobby Nasution, Edy Rahmayadi Siap Bertarung Lagi di Pilgub Sumut

Jakarta, tvOnenews.com - Calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut dua, Edy Rahmayadi, mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak berencana maju lagi dalam Pilkada Sumut 2024. 

Namun, ia berubah pikiran karena tidak rela Sumut dipimpin oleh rivalnya, Bobby Nasution.

Pernyataan ini diungkapkan Edy saat bertemu dengan pengurus PDIP di Labuhanbatu Selatan. 

"Jujur, saya sudah tidak berniat maju lagi, usia saya hampir 64 tahun. Tapi kalau bukan saya, bisa saja yang jadi gubernur Bobby. Saya tidak sanggup membiarkan 16 juta warga dipimpin oleh orang yang belum terbukti bersih dan amanah," kata Edy pada Senin (30/9/2024).

Edy menegaskan bahwa ia maju kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum rampung selama menjabat. Ia juga enggan merespons kritik Bobby yang kerap menyinggung kondisi infrastruktur jalan di Sumut. 

"Soal infrastruktur, Bobby selalu ngomong soal Rp2,7 triliun untuk jalan rusak. Jalan antarprovinsi itu jalan nasional, bukan provinsi. Malas saya tanggapi lagi," ujar Edy.

Lebih lanjut, Edy menjelaskan bahwa jalan provinsi di Sumut adalah yang terpanjang di dunia, mencapai 3.005 kilometer, dengan alokasi anggaran infrastruktur dari APBD hanya Rp300 hingga Rp400 miliar. 

"1 kilometer jalan bisa memakan biaya Rp5 miliar. Makanya kita pakai skema multi years untuk mengurangi biaya," imbuh mantan Ketua Umum PSSI itu.

Edy juga mengungkapkan bahwa sejak dilantik pada 2018, ia harus menangani utang Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,7 triliun yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. 

"Guru ngaji saya bilang, utang itu harus dibayar duluan. Tahun 2019, saya lebih banyak fokus bayar utang, termasuk ke Labusel," ungkap Edy.

Selain utang DBH, Pemprov Sumut juga memiliki utang sebesar Rp500 miliar kepada PT Inalum. 

"Saya pikir sudah beres, ternyata masih ada utang Rp500 miliar ke Inalum. Kalau saya bayar utang terus, kapan saya bangun Sumut?" jelasnya.

Pada tahun 2020, Edy baru berencana fokus membangun infrastruktur, namun pandemi Covid-19 memaksa refocusing anggaran. 

Setelah pandemi, rencana pembangunan infrastruktur senilai Rp2,7 triliun dengan skema multi years kembali disusun. 

Namun, Edy mengaku bahwa proyek tersebut tak berjalan maksimal setelah ia tak lagi menjabat sebagai gubernur. (aag)