Deretan Anggota DPR yang Punya Ikatan Kerabat dengan Pejabat Nasional, Ada Cucu Soekarno sampai Keponakan Prabowo 

Jakarta, tvOnenews.com - Inilah deretan anggota DPR 2024-2029 yang punya ikatan kerabat dengan pejabat nasional, ada cucu Presiden Soekarno sampai keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Berdasarkan data saat ini, total anggota MPR terdiri dari 732 orang.

Sementara 285 orang di antaranya atau sebanyak 39 persen memiliki ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh nasional.

"Berdasarkan penulusaran Kompas kemudian juga Formappi itu ada indikasi yang cukup kuat dari 732 anggota MPR 580 adalah anggota DPR plus 152 anggota DPD total 732 itu 285 di antaranya kurang lebih sekitar 39 persen itu punya ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik nasional," ujar Analis Politik Burhanudin dikutip dari siaran tvOne, pada Kamis (3/10/2024).

Berikut, deretan anggota DPR yang punya ikatan dengan Pejabat Nasional:

Anak keponakan ataupun cucu dari elit politikus sebelumnya, misalnya cucu Presiden Republik Indonesia (RI) pertama yaitu Soekarno Hendra Rahmoto atau biasa dikenal dengan Romi Soekarno. 

Pengangkatan dirinya didahului dengan mundurnya dua calek terpilih yang memiliki suara lebih banyak dari anak Rahmawati Soekarno Putri. 

Ada juga putri dari Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani yang juga ikut dilantik bersama anggota DPR lainnya. 

Lalu ada Futri Zulya Savitri putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). 

Edi Basko Yudoyono putra Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono (SBY). 

Ravindra Airlangga, putra dari Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan ada pula Prananda Surya Paloh putra Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

Selain itu, ada juga Rahayu Saraswati, keponakan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga presiden terpilih. 

Publik berharap wajah-wajah baru darah biru ini tidak hanya sekedar mendompleng ketenaran kerabatnya di dunia politik.

Tetapi benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan golongan tertentu atau bahkan keluarga. (ppt/iwh)