Kementerian Haji dan Umrah Disebut Sangat Dibutuhkan di Kabinet Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai sangat membutuhkan Kementerian Haji dan Umrah sendiri. Urusan haji dan umrah dinilai harus dipisah dengan Kementerian Agama.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Zaky Zakariya Anshary menyebut, penyelenggaraan haji dan umrah sangat kompleks, sehingga perlu koordinasi dan pengelolaan yang lebih terfokus.

“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, dapat mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat di luar urusan haji dan umrah,” kata Zaky di Jakarta, Jumat (4/10).

Dia menjelaskan, kompleksitas penyelenggaraan haji dan umrah dibuktikan dengan banyaknya pihak yang terlibat, seperti pemerintah, swasta, dan lainnya.

Di pihak pemerintah ada Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Komisi VIII DPR RI.

“Sedangkan di pihak swasta, ada perusahaan yang memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Belum lagi pihak lain yang juga terlibat seperti maskapai dan pemerintah Arab Saudi,” kata Zaky.

Dia menambahkan, faktor lain yang membuat perlunya ada Kementerian Haji dan Umrah adalah besarnya anggaran penyelenggaraan haji dan umrah.

“Perputaran dana haji dan umrah sangat besar. Ditambah terus meningkatnya jumlah umat Islam di Indonesia yang pergi haji dan umrah,” tuturnya.

“Yang mendaftar juga semakin bertambah. Maka Kementerian Haji dan Umrah sangat dibutuhkan umat agar penyelenggaraannya semakin baik,” tambah Zaky.

Menteri Haji dan Umrah Harus Bisa Bahasa Arab

Sementara itu, Ketua Bidang Humas dan Media DPP AMPHURI Abdullah Mufid Mubarok membandingkan kondisi Indonesia dengan Arab Saudi. Di Arab, Kementerian Haji dan Umrah sudah ada sejak lama.

“Di Arab Saudi, sudah lama ada Kementerian Haji dan Umrah. Maka seharusnya di Indonesia juga ada Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan koordinasi yang proporsional dan koheren,” kata Abdullah di Jakarta, Jumat (4/10).

Dia juga menilai kementerian tersebut idealnya dipimpin oleh profesional dan praktisi yang ahli dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Menurutnya, menteri haji dan umrah harus memiliki keahlian lobi dan negosiasi. Sebab kebijakan Indonesia dan Arab terkait penyelenggaraan haji dan umrah bisa berubah sewaktu-waktu.

“Harus yang menguasai Bahasa Arab, Bahasa Inggris, agar komunikasi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi lancar dan akrab,” kata Abdullah.

“Maka lebih pas jika menterinya dari kalangan profesional yang paham betul haji dan umrah dengan segala pernak-perniknya, dengan segala regulasi yang bisa berubah sewaktu-waktu,” pungkasnya. (saa/dpi)