Alasan Rumah Dinas Anggota DPR Diganti Tunjangan Uang Per Bulan: Atap Bocor, Cat Kusam, Banyak Rembesan

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa kondisi rumah dinas anggota DPR di Kompleks DPR RI, Jakarta Selatan, ada yang kondisi kerusakannya sudah cukup parah.

Dia menyebut, cat dinding di beberapa rumah tersebut terlihat sudah kusam. Kemudian, Indra mengatakan di beberapa rumah dinas anggota DPR, atapnya juga mengalami kebocoran ketika hujan turun.

“Nampak di depan, kalau dari depan, dari selasar depan hanya kelihatan memang sedikit kusam ya,” ujar Indra usai memperlihatkan kondisi dalam rumah di Kompleks DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

“Tapi kalau sudah lihat dari dalam ada beberapa problem yang tadi teman-teman semua lihat berkaitan dengan bocoran akibat atap gitu ya,” sambungnya.

Dia mengungkapkan, sebagian rumah juga sudah banyak mengalami rembesan air, serta kerusakan akibat sistem plumbing pipa air sudah cukup tua.

“Memang bangunan di sini dibangun tahun 80-an. Kemudian juga kerusakan yang juga disebabkan akibat rumah bersebelahan itu saling, rembesannya saling bergerak,” jelas Indra.

“Karena tembok rumah DPR ini itu temboknya satu tembok. Jadi kalau rumah sebelah itu terjadi bocoran atau kelembapan, pasti dia bergerak ke rumah sebelahnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Indra menyebut selama periode 2019-2024 pihaknya mendapat keluhan terhadap kerusakan rumah dinas sebanyak 10-15 keluhan setiap harinya. Keluhan itu semakin banyak ketika musim hujan karena atapnya bocor.

“Nah dalam aplikasi kami, keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya,” beber Indra.

“Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan yaitu masalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap,” lanjutnya. 

Sebelumnya, Indra mengatakan, tunjangan rumah dinas anggota DPR RI dihapus dan diganti menjadi uang per bulan yang nominalnya kisaran harga hunian atau sewa rumah tiga kamar di kawasan Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru.

Indra menjelaskan alasan tunjangan rumah dinas dihapus karena kondisinya sudah tidak layak huni.

“Pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping apa, sebagian besar itu kondisinya cukup parah,” kata Indra di Gedung DPR, Jakarta Pusat.

Terkait tunjangan uang per bulan, dia menjelaskan, DPR bekerja sama dengan tim Appraisal masih melakukan survei harga hunian atau sewa rumah tiga kamar di kawasan Senayan, Semanggi, dan Kebayoran.

“Kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimum mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan tiga kamar itu, itu ratenya berapa,” beber Indra.

“Nanti tunjangan perumahan itu akan masuk ke dalam komponen gaji setiap bulan,” tambahnya. (saa/dpi)