Disebut Tak Ada Kerugian Negara, Pakar: Kasus Hukum Mardani Maming Perlu Ditelaah Ulang

"Tindakan Mardani Maming dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan, sehingga seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum," katanya.

Yos Johan menegaskan perizinan tambang itu juga telah melalui tahapan kajian daerah hingga pusat. 

Bahkan, IUP yang dikeluarkan telah medapatkan sertifikat clear and clean (CNC) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama 11 tahun hingga dinilai tak ada masalah.

"Sistem peradilan kita harus memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang, berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keadilan bagi semua pihak dapat terwujud," kata Yos Johan.

Sementara, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Topo Santoso, juga menyoroti kelemahan dalam proses penuntutan Mardani Maming.

Ia menyatakan bahwa pihak yang dituduh sebagai pemberi suap, Alm. Hendry Setio tidak pernah diperiksa karena telah meninggal dunia. 

Oleh karenanya, Topo menilai tuduhan mengenai kesepakatan diam-diam Mardani lemah.