IRI Ternyata Dituding Ikut Campur Urusan Internal Indonesia, Ini Buktinya

"Perlu dicatat bahwa daerah Papua menjadi tempat prioritas Program tersebut karena sensitivitas politiknya yang tinggi," tegasnya.

Menurut Sudirman, Departemen Luar Negeri AS mengarahkan IRI penggunaan sentimen ketidakpuasan masyarakat di wilayah Papua terhadap penindasan pemerintah dan ketidakadilan kebijakan pemerintah, serta pemanfaatan kekuatan anti-pemerintah dan kelompok radikal yang relatif aktif di wilayah tersebut, untuk terkonsentrasi mengungkapkan dan mengkritik  pelanggaran hak dan kepentingan rakyat Papua sebab pembangunan PSN yang digalakkan oleh pemerintah, sehingga semakin mengintensifkan kontradiksi antara rakyat dan pemerintah. 

"Tidak hanya itu, IRI diam-diam mengadakan setidaknya tujuh kumpulan dan demonstrasi untuk menolak PSN, yang terlibat proyek-proyek termasuk Proyek Rempang Eco-City, Mega Proyek Perkebunan Tebu Sermayam, Proyek Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," tambahnya.

Sementara itu, IRI juga berupaya menginternasionalisasikan isu Papua dengan mendanai kekuatan separatis lokal untuk aktif bersuara di kesempatan kawasan dan internasional.

"IRI mengarahkan jaringannya secara sistematis mengungkapkan dan mengkritik berbagai masalah sebab pembangunan PSN di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Papua melalui media massa, seperti perambahan lahan, pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, dan korupsi," jelas Sudirman.

Rapat tentang perkembangan Program tersebut dilaksanakan pada Juli tahun ini, Direktor Resident Program IRI Darin Bielecki melaporkan kehasilan kerjanya kepada Clare Hubbard dari Biro Demokrasi, HAM, Tenaga Kerja, John Druckner dan Ted Meinhover, yang pejabat Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Sampai 30 Juni 2024, IRI telah mendanai jaringan lokal untuk menyelesaikan penyelidikan lapangan dan penelitian khusus mengenai PSN di 12 provinsi Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utar.