Jasa Jokowi di Bidang HAM dalam Satu Dekade: Upaya Penyelesaian Kasus HAM Berat hingga Komitmen pada Disabilitas

"Kami harapkan bahwa dalam pemenuhan ini kami mengharapkan pemerintah secepatnya membuat pengadilan-pengadilan HAM, yang yudisial, bukan dengan non-yudisial saja. Harapan kami pemerintah betul-betul memperhatikan korban,” ujar Samsul.

Demikian juga dengan Fauzinur Hamzah, keluarga korban dari peristiwa di Rumah Geudong pada 1998, berharap bahwa pengakuan Jokowi menjadi tonggak penting agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.

"Saya melihat sosok Pak Presiden orangnya kecil tapi jiwanya besar. Buktinya itu tangga-tangga untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Aceh dan Indonesia umumnya," kata Fauzinur saat itu.

Komitmen Jokowi dalam Menjamin Hak-Hak Disabilitas

Pemerintahan Jokowi juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas.

Pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2020, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesetaraan, aksesibilitas, dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang ramah disabilitas.

Jokowi menekankan pentingnya implementasi yang baik untuk semua kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan terkait penyandang disabilitas. 

Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas, yang diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan visi besar pemerintah terhadap penyandang disabilitas.

Sampai saat ini, telah ada enam Peraturan Pemerintah (PP) dan dua Peraturan Presiden (Perpres) untuk terus meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sekaligus menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.