Pemerintahan Prabowo - Gibran Diminta Pikirkan Matang-matang Sosok yang Mengisi Jabatan Komisaris BUMN

Jakarta, tvOnenews.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan segara dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 - 2029 pada 20 Oktober 2024 nanti.

Lantas publik turut menyorot susunan kabinet pada lembaga negara pemerintahan Prabowo - Gibran termasuk Kementerian BUMN.

Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU), Sumantri Suwarno mengatakan perlunya pemerintahan Prabowo-Gibran menepatkan sosok integritas dalam sederet komisaris perusahaan berplat merah itu.

"Kami memang butuh insan BUMN mempunyai kesadaran kebangsaan besar. Kami harap kalau mau membantu Indonesia melalui jalur BUMN harus fokus. Tidak bisa memainkan banyak peran bersamaan," kata Sumantri kepada awak media, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Sumantri menjelaskan harapan itu disampaikan mengingat sejumlah jabatan Komisaris BUMN yang kerap ditempati oleh sejumlah sosok yang tak mumpuni.

Belakangan waktu, kata Sumantri, posisi Komisaris BUMN kerap dihuni oleh sejumlah individu yang hanya memiliki kedekatan tanpa menilai integritas yang dimilikinya.

"Itu sah. Pertanyaan seberapa kompeten perwakilan pemerintah menjadi komisaris BUMN? Tidak masalah selama pemerintah memberikan pembekalan yang cukup," ungkapnya.

Sumantri menuturkan pemerintahan era Prabowo-Gibran telah secara matang memikirkan kemajuan BUMn ke depannya.

Meski demikian, ia meminta agar pemerintahan Prabowo - Gibran dapat mengedepankan sosok integritas dalam mengisi jabatan komisaris pada BUMN.

"Seharusnya aktivis dengan pengalaman bisa menjadi penjaga BUMN. Malah bisa merepotken direksi karena orang tak pernah berada di korporasi diberi wewenang dan tanggungjawab besar," katanya.

Tak hanya itu, Sumantri turut meminta pemerintah selanjutnya dapat memberi ruang lebih bagi swasta untuk bekerjasama dengan BUMN. (raa)