Mahasiswa Kritisi Tapera, DPR Respons dengan Pembentukan Kementerian Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan rencana pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi.

Pernyataan ini disampaikan Dasco saat menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Trisakti. 

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup pada Kamis (17/10/2024), Dasco didampingi dua Wakil Ketua DPR RI lainnya, Cucun Syamsurizal dan Saan Mustopa.

"Langkah pembentukan Kementerian HAM dan Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi ini merupakan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan menjawab tantangan di bidang HAM serta teknologi," ujar Dasco dalam pernyataan resmi pada Jumat (18/10/2024).

Dasco menyampaikan rencana ini sebagai respons atas kritik mahasiswa terkait kondisi perekonomian dan lapangan kerja saat ini. 

Salah satu sorotan dari mahasiswa adalah kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang dinilai belum tepat diterapkan.

“Masyarakat menengah ke bawah masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan pekerjaan. Kami meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi riil sebelum menjalankan program ini,” ujar perwakilan BEM UI.

Mahasiswa juga menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut mereka masih menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan tenaga kerja dan masa depan generasi muda.

Dasco menegaskan, DPR RI periode ini berkomitmen untuk lebih terbuka dan aspiratif, dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan. 

Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat, yang akan menjadi jembatan antara masyarakat dan komisi-komisi DPR terkait.

“Kami berupaya agar DPR menjadi perpanjangan suara rakyat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang semakin kompleks,” kata Dasco. 

Ia juga berharap pertemuan ini dapat menjadi langkah awal untuk dialog berkelanjutan antara DPR RI dan mahasiswa, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

“Dialog semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa aspirasi rakyat tersampaikan dengan baik ke parlemen dan pemerintah,” tutup Dasco. (aag)