Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Mengurangi Beban Ekologis Pulau Jawa

Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Mohammad Roudo menyampaikan salah satu urgensi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur adalah mengurangi beban ekologis Pulau Jawa khususnya di Jabodetabek.

Roudo mengatakan, beban DKI Jakarta dari sisi daya dukung dan konsentrasi ekonomi memang sangat tumbuh di DKI Jakarta, Jawa, dan Bali. Namun, pemerintah pada 2045 memiliki visi untuk melakukan sharing pembangunan dan ekonomi dapat terbagi bebannya untuk wilayah lainnya.

"Pemilihan dari daerah Timur ini belum cukup sukses sehingga ini salah satu upaya bagaimana lakukan transformasi ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah. Pemerataan dengan benar-benar bangun pusat pertumbuhan baru yang nyata," kata Roudo dalam Forum Merdeka Barat (FMB), Rabu (2/2/2022).

Roudo juga menegaskan bahwa rencana pemindahan IKN ini telah berdasarkan kajian, penelitian, dan konsultasi publik yang cukup lama, yakni dua hingga tiga tahun ke belakang. Mengenai pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru, Roudo mengatakan hal tersebut karena sektor logistik di Kalimantan Timur dinilai sudah sangat siap.

"Kami sangat terbiasa di sana dan kota pemerintahannya bukan di kota terbesar di sana. Logistik di Balikpapan dan kota pemerintahan di Samarinda. Dengan IKN baru di PPU dan Kukar (Kutai Kartanegara) tidak menjadi masalah karena dukungan logistik sudah sangat baik," ucapnya.

Sementara dari sisi kehidupan biotanya, ada endemik tertentu sehingga kehidupan bisa bertahan lebih lama di Kalimantan Timur. Selain itu, masyarakat setempat juga sudah terbiasa dengan akulturasi budaya dan penerimaan penduduk dari luar daerah.

"Dari sisi sosial, infrastruktur, ekonomi dan sebagainya. Kami mempertimbangkan dengan pemikiran yang matang dan diputuskan oleh Presiden Jokowi, Ini saatnya pindah ibukota, dengan berbagai harapan yang tujuan bukan 2 tahun selesai RPJMN tetapi visi tahun 2045," tutur Roudo.