Tak Ada Respons, MK Nyatakan Permohonan Syarat Pendidikan Jadi Auditor Halal Gugur

Pada Sidang Pendahuluan lalu, di dalam permohonan Pemohon menuliskan dirinya merasa atas berlakunya Pasal 48 point 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 14 ayat (2) point c Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menciptakan diskriminasi atas kesempatan kerja yang terbuka baginya.

Menurutnya pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Semula norma tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi semua lulusan sarjana S1 dari semua jurusan untuk dapat menjadi auditor halal dan bekerja di Lembaga Pemeriksa Halal, terlebih saat ini Pemerintah sedang giat melakukan kewajiban produk halal.

Namun kemudian norma terbaru justru memberikan kualifikasi yang berbeda dalam masing-masing profesi tersebut. Bahkan norma tersebut terlalu spesifik menyebut kualifikasi pendidikan, dengan hanya menyebutkan sarjana teknik bidang industri dan kimia saja yang dapat menjadi auditor halal.

Untuk itu, dalam petitum permohonan Pemohon meminta agar Mahkamah memberikan redaksional baru atas Pasal 48 point 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 14 ayat (2) point c Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu “berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)”, sehingga bunyi pasal tersebut adalah “Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. beragama Islam;