Belum Miliki Program Kerja, Natalius Pigai Rongrong DPR RI Setujui Kenaikan Anggaran Kementerian HAM

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku tidak memiliki program kerja pada 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI saat membahas anggaran dan program kerja Kementerian HAM.

“Hari Senin atau Selasa saya sudah lantik, Pak, di kementerian baru. Jadi kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya apakah itu bagian dari program 100 hari kami, kami tidak punya program 100 hari,” kata Pigai di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pigai menyebut pihaknya hanya memiliki program dalam keadaan darurat.

“Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” ungkapnya.

Pigai menjelaskan pada minggu pertama kerja, kementeriannya hanya melakukan tata laksana revitalisasi dan pembangunan organisasi, serta pengisian staf.

“Nanti kalau 100 hari setelah itu, (hari ke-) 101, nanti diam semua, Pak, enggak ada yang kerja. Oleh karena itulah saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency,” ujar Pigai.

“Dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami,” sambungnya. 

Alasan Minta Naik Anggaran

Natalius Pigai berharap Komisi XIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran kementeriannya menjadi Rp20 triliun.

Saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Pigai menjelaskan anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk gaji dan tunjangan staf Kementerian HAM.

“Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun,” kata Pigai di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Mantan aktivis HAM ini menuturkan adanya penambahan struktur organisasi membuat anggaran untuk pegawai bertambah.

“Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjukkan membutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan,” jelas Pigai.

Selain untuk gaji dan tunjangan pegawai, dia menyebut penambahan anggaran juga akan dipakai untuk program-program kementeriannya, salah satunya mendirikan universitas HAM.

“Satu program saja yang ingin saya sampaikan, saya mau membumikan hak asasi manusia seantero nusantara. Saya mau membumikan. Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang,” jelasnya.

Dia mengatakan memiliki target 83 ribu kelompok. Adapun tim lapangan yang sudah dibentuk totalnya 1.007 tim. Kemudian, dia juga berencana membentuk kantor wilayah.

“Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan, satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp100 juta maka Rp8 triliun 300. Tentu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah,” kata Pigai.

“Untuk mencapai Rp20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja sudah Rp8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang saya tadi sebut, Rp1,2 triliun maka sudah Rp9,5 triliun,” ungkap dia.

Pigai menyebut jumlah tersebut belum termasuk 100 sampai 200 program yang telah dia siapkan. (saa/raa)