Ramai-ramai Kades Curhat soal Distributor Pupuk Nakal, Mentan Langsung Lakukan Hal Mengejutkan

Jakarta, tvOnenews.com - Ramai-ramai Kepala Desa (Kades) curhat ke Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, soal distributor pupuk nakal ke petani daerah. 

Mendengar curhatan dan keluhan itu, Mentan langsung lakukan hal yang mengejutkan, seperti mulai memeriksa kejelasan dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. 

Bahkan, dia dengan tegas mengingatkan para Kepala Desa untuk memberikan dukungan penuh dalam meningkatkan produksi pangan nasional. 

Langkah ini sejalan dengan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan diharapkan tercapai pada 2028-2029.

Amran menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih di Lapangan Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024). 

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pangan.

Dalam sambutannya, Amran sempat menyoroti keluhan para Kepala Desa yang menyatakan bahwa distribusi pupuk bersubsidi di beberapa daerah belum optimal. 

Amran pun memanggil perwakilan Kepala Desa untuk berdialog langsung di hadapan para peserta.

"Saya mendengar ada yang belum menerima pupuk bersubsidi, benar begitu?" tanya Amran kepada salah satu Kepala Desa asal Sumatera Selatan. 

Setelah mendapat kepastian, ia segera memanggil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, serta Dirjen PSP Kementan Andi Nur Alamsyah, untuk segera menyelesaikan masalah distribusi tersebut.

Amran juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meningkatkan kuota pupuk bersubsidi sebesar 100%, dari tahun sebelumnya menjadi 9,55 juta ton. 

Selain itu, Presiden juga telah menghapus utang petani dan nelayan, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap masyarakat kecil.

Namun, keluhan terkait distribusi pupuk tidak hanya datang dari satu daerah. Sebanyak 10 Kepala Desa dari berbagai wilayah, termasuk Sumatera Selatan, Banten, Cilacap, Lampung, dan Aceh, menyampaikan masalah serupa. 

Mereka juga menyoroti prosedur penebusan pupuk yang kini mewajibkan penggunaan KTP.

"Tebus pupuk sekarang cukup pakai KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor polisi atau langsung ke sini," tegas Amran.

Di sisi lain, Amran juga tidak segan-segan menegur Kepala Desa yang dinilainya terlalu banyak mengeluh. 

Salah satu Kades dari Banyuwangi, misalnya, mengeluhkan biaya pembelian solar untuk mesin pompa yang telah disediakan pemerintah. 

Amran dengan tegas menjawab, "Sudah diberi pompa gratis, bibit gratis, masa solar juga minta ke pemerintah? Jadi Kepala Desa jangan pelit, masa minta solar sampai rokok juga," katanya dengan nada tegas yang disambut tawa para hadirin.

Setelah mendengarkan keluhan, Amran langsung memerintahkan Dirut PT Pupuk Indonesia untuk menindaklanjuti masalah distribusi pupuk dan menegaskan agar pihak-pihak yang lalai dicopot dari jabatannya.

"Ini perintah! Copot segera manajer yang bertanggung jawab atas lambatnya distribusi. Jangan ditawar lagi," tutup Amran dengan tegas. (aag)