Legislatif Demokrat Dorong Pemprov Jakarta Tingkatkan Akses Air Perpipaan Capai 100 Persen di 2030

"Kemudian melaksanakan pembangunan SPAM Regional (Jatiluhur, Karian-Serpong, Buaran III dan lainnya) dan melaksanakan pembangunan dan peningkatan SPAM komunal (Pesanggrahan, Ciliwung, Cilandak, Hutan Kota, Taman Kota dan lainnya)," katanya.

Lazarus juga mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menugaskan Perumda Air Minum Jakarta Raya agar memprioritaskan penyediaan layanan air bersih di daerah krisis air antara lain: Rawa Timur, Guji Baru, Kali Sekretaris, Blok Empang, Enceng dan Kerang Hijau melalui pemberian subsidi.

"Peningkatan layanan akses air bersih di wilayah Kepulauan Seribu harus jadi prioritas dan pembangunan reservoir komunal. Pemprov DKI juga harus menetapkan tarif air minum yang tidak memberatkan warga tidak mampu berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku," imbuhnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo Ali Muhammad Johan mengungkapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2025 direncanakan sebesar Rp91,14 triliun. 

RAPBD DKI tahun 2025 ini meningkat 6,97 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp85,20 triliun.

RAPBD DKI Jakarta tahun 2025 ini terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp81,68 triliun, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,45 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp82,32 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp8,81 triliun.

"Peningkatan APBD 2025 berasal dari penambahan Pendapatan Transfer yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik," kata Ali. (agr/nsi)