Pemerintah Juga Minta Hakim MK Tolak Permohonan Uji UU Kepailitan dan PKPU

Jakarta, tvOnenews.com - Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Menteri Hukum dan HAM, Ibnu Chuldun meminta agar majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak permohonan Uji UU Kepailitan dan PKPU yang diajukan oleh sejumlah pembeli apartemen.

Hal ini diungkapkan dirinya dalam sidang pleno MK mendengarkan keterangan DPR, di Gedung Mahkamah Konstitusi, pada Selasa (12/11/2024).

Ibu mengatakan bahwa majelis hakim dapat memberikan amar putuhan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

“Kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim MK RI agar berkenan memberikan amar putusan menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ibnu.

Lebih lanjut Ibnu memohon agar majelis hakim dapat menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan.

“Memohon majelsi hakim menyatakan ketentuan Pasal 74 ayat 1 Pasal 74 ayat 3 dan Pasal 185 ayat 3, UU nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang tidak bertentangan dengan ketentuan terhadap Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945,” tegasnya.

“Namun apabila yang mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi RI berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya,” lanjut Ibnu.

Sekadar informasi, Perwakilan DPR RI memohon agar majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak permohonan Uji UU Kepailitan dan PKPU yang diajukan oleh sejumlah pembeli apartemen.

Hal ini diungkapkan oleh Perwakilan DPR, Soedeson Tandra dalam sidang pleno MK mendengarkan keterangan DPR, di Gedung Mahkamah Konstitusi, pada Selasa (12/11/2024).

Awalnya Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo membuka persidangan.

“Agenda persidangan pada siang hari ini untuk mendengarkan keterangan DPR dan presiden oleh karena itu dipersilakan untuk DPR terlebih dahulu bisa dipodium,” kata Suhartoyo.

Kemudian Soedeson mengatakan kepada majelis hakim bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya Soedeson meminta agar majelis hakim menolak permohonan dari pemohon dan menerima keterangan dari DPR RI.

“Meminta majelis hakim menolak permohonan aquo untuk seluruhnya. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan,” ucap Soedeson.

Adapun hal yang menjadi dasar permintaan penolakan ini dilatarbelakangi karena dalil para pemohon justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para kreditur dalam menerima pembayaran piutangnya dari keseluruhan harta pailit debitur.

“Selain itu pembatasan jangka waktu tersebut akan semakin memberatkan tugas kurator. Karena dari gambaran persoalan yang dialami kurator, seorang kurator membutuhkan ketelitian dalam mengumpulkan informasi dan data para kreditur yang tidak bisa dibatasi penyelesaiannya,” tegas Soedeson.

Selanjutnya apabila ditentukan batas waktu dalam Pasal 74 ayat 1 dan Pasal 74 ayat 3 dan Pasal 185 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU maka dikhawatirkan terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penyelesaian hutang piutang kreditur debitur.

“Bahwa jangka waktu yang disebutkan para pemohon dalam petitumnya tidak realistis dan akan sangat sulit dipenuhi kurator dalam melaksanakan tugasnya,” jelasnya. (ars/muu)