DPR Harap Semua Pihak Harus Bisa Terjemahkan Arahan Presiden Prabowo, Ini Alasannya

"Harus dipandang sebagai panduan moral kepada organ pembantunya, siapa organ pembantu Presiden hari ini dalam kontes penegakan hukum ada tiga KPK bisa sekalipun dia independen dia masuk rumpun eksekutif, kejaksaan, Polri, ada tiga lembaga penegak hukum kita yang ditugaskan oleh negara untuk penegakan hukum termasuk di dalamnya adalah penegakan pemberantasan korupsi," ucapnya.

"Nah ini yang harus diterjemahkan oleh organ pembantu tadi ini penegak hukum ini supaya kejahatan-kejahatan yang hari ini tidak pernah tuntas diselesaikan bisa tuntas," sambung dia.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menambahkan jika hukum merupakan persoalan sensitif.

Saking pamornya, istilah 'no viral no justice' menjadi kata yang tidak asing digaungkan publik di media sosial.

Istilah ini kerap digunakan jika penyelesaian sebuah perkara memihak pada kelompok yang bersinggungan dengan penguasa dan rakyat kecil sebagai korban.

"Jadi masalah hukum ini memang masalah yang sangat sensitif karena itu menyangkut dengan rasa kemanusiaan kita, oleh karena itu kalau kemudian hari ini kita bicara soal penegakan hukum yang sudah pantas karena dia akan terus ya menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan," kata Nasir.

Oleh karena itu, Nasir mengatakan jika negara memiliki tiga 'sendi' yang harus dijaga.