Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati.
Sumber :
  • dok. Pemprov Jakarta

Pemprov DKI Jakarta Tegaskan Mutasi Pejabat Tak Ada Kaitannya dengan Bansos untuk Paslon Gubernur

Jumat, 15 November 2024 - 14:40 WIB

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa mutasi pejabat yang dilakukan baru-baru ini tidak berkaitan dengan upaya meloloskan pemberian bantuan sosial (bansos) untuk mendukung pasangan calon (paslon) Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta tertentu.

Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, memastikan bahwa transparansi dalam pelayanan publik dan kebijakan bansos tetap diutamakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Sesuai dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta, kami selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan bantuan sosial. Pemprov DKI Jakarta juga memiliki program jaring pengaman sosial melalui Dinas Sosial," ujar Suharini dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Suharini menjelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan tiga program utama bansos, antara lain:

1. Kartu Lansia Jakarta (KLJ): Untuk lansia berusia 60 tahun ke atas.
2. Kartu Anak Jakarta (KAJ): Untuk anak usia 0-6 tahun, dengan prioritas bagi penderita stunting.
3. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ): Untuk para penyandang disabilitas.

Dia juga mengungkapkan bahwa bansos tahap empat untuk ketiga program ini akan dicairkan pada minggu kedua bulan Desember 2024, yang mencakup pembayaran untuk bulan Oktober, November, dan Desember.

"Pencairan ini membutuhkan waktu untuk proses verifikasi dan validasi penerima bansos pada tahap tiga yang akan melanjutkan ke tahap empat," jelas Suharini.

Selain itu, Suharini menekankan bahwa tidak ada bantuan sosial yang disalurkan langsung oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menjalankan program sinergi BUMD melalui inisiatif Sembako Murah, yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sektor swasta.

Program ini memungkinkan masyarakat membeli paket sembako dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran.

"Melalui program Sembako Murah yang hadir di berbagai kelurahan, kami berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan membantu masyarakat yang membutuhkan," tutup Suharini. (agr/iwh)


 

Berita Terkait :
Topik Terkait
Saksikan Juga
05:30
02:02
03:14
01:41
00:54
09:38
Viral