Ramai-ramai Tolak Transmigrasi di Papua, Akademisi Singgung Tingkat Peradaban

"Untuk itu, pemerintah pusat harus hati-hati dan meningkatkan komunikasi dengan Gubernur Papua. Pelaksanaan transmigrasi harus diatur dengan baik," katanya.

Menurut dia, program transmigrasi yang diselenggarakan atau disponsori oleh pemerintah justru gampang solusinya, yaitu pemerintah tidak perlu menyelenggarakan transmigrasi.

Transmigrasi yang perlu diatur adalah transmigrasi yang sifatnya selfsponsor atau orang datang dengan mencari peruntungan, apakah ada kenalan dengan orang yang di Papua atau keluarga. Jumlah transmigrasi selfsponsor luar biasa. Belum lagi migrasi yang dibawa perusahaan yang jumlahnya relatif tidak terkontrol.

Ia mengatakan transmigran yang mengikuti transmigrasi, baik yang disponsori oleh pemerintah maupun selfsponsor merupakan orang-orang yang punya daya juang tinggi atau orang-orang kompetitif. Sementara akan berhadapan dengan orang papua yang di banyak daerah, relatif tidak bisa berkompetisi.

"Kalau ini dilakukan terus atau berjalan terus, saat bersamaan ada kebijakan pemutihan dan dijadikan penduduk Papua, akan terjadi apa yang selama ini dikeluhkan sebagian masyarakat Papua, yang dikenal dengan de-Papuanisasi, dimana jumlah penduduk Papua makin lama, makin sedikit dibandingkan dengan pendatang," katanya. (ebs)