Erick Thohir Terbuka Soal Wacana BUMN Pangan Berada di Bawah Kementerian Pertanian

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan sikap terbuka terkait wacana pemindahan perusahaan milik negara sektor pangan dari naungan Kementerian BUMN ke Kementerian Pertanian (Kementan).

Menurut Erick, langkah ini dapat dipertimbangkan jika memang bertujuan memaksimalkan fungsi dan peran perusahaan BUMN.

“Kalau BUMN-BUMN ini sudah dianggap baik dan banyak pihak melihat bisa dimaksimalkan lebih baik, ya kita terbuka,” ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).

Erick menjelaskan bahwa Kementerian BUMN saat ini telah memangkas jumlah perusahaan yang dikelola, dari awalnya 114 menjadi 47 perusahaan. Dari jumlah itu, 40 perusahaan sudah dalam kondisi sehat, sementara 7 lainnya masih dalam proses perbaikan.

Dia menegaskan selama kepemimpinannya, fokus utama adalah meningkatkan kinerja BUMN melalui restrukturisasi dan memastikan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) berjalan optimal.

“Saya tidak pernah berpikir negatif. Selama pelayanan kepada masyarakat bisa ditingkatkan, investasi bisa memperkuat, dan sinergi ekonomi nasional berjalan baik, ya kita sangat terbuka,” jelasnya.

Erick juga menanggapi wacana menjadikan Perum Bulog sebagai lembaga di bawah Presiden, terpisah dari Kementerian BUMN. Menurut Erick, rencana ini telah tertuang dalam Rancangan Undang-Undang BUMN (RUU BUMN) sebelumnya.

“Kalau Bulog memang, sesuai dengan RUU BUMN yang sebelumnya, kita mendorong Bulog menjadi badan yang bisa melakukan operasi pasar. Dengan begitu, ada dana APBN setiap tahunnya yang akan diaudit oleh BPK,” terang Erick.

Dia mengibaratkan peran Bulog nantinya akan serupa dengan PT Pertamina dan PT PLN yang mengelola subsidi untuk sektor energi, tetapi fokus Bulog akan berada di sektor pangan.

“Kalau bicara harga pangan, harus ada operasi pasar. Bulog diusulkan menangani komoditas seperti beras, jagung, dan lainnya, meskipun tidak bisa mencakup semuanya. Jadi, ya, kami menyambut baik wacana ini,” tambahnya.

Kementerian BUMN Siap Hadapi Perubahan

Terkait kemungkinan berkurangnya jumlah perusahaan yang dikelola Kementerian BUMN, Erick menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah. Menurutnya, yang terpenting adalah menjalankan tugas dengan baik dan menyelesaikan tanggung jawab yang ada.

“Jangan bicara soal kelebihan atau kekurangan tugas. Yang penting, tugas yang ada di depan mata diselesaikan dengan baik dan maksimal,” tegas Erick.

Erick menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa apapun keputusan yang diambil, Kementerian BUMN tetap akan mendukung langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. (agr/raa)