Upaya Pemberantasan TPPO, Kantor Imigrasi Bekasi Perketat Penerbitan Paspor CPMI

Jakarta, tvOnenews.com - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi melakukan perketatan penerbitan paspor terkait calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di wilayah hukumnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Uckhy Adhitya mengatakan langkah itu dilakukan mengingat maraknya fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi salah satu fokus bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini.

Pasalnya, kata Uchky banyak dari CPMI yang memilih untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur non prosedural hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menurutnya imigrasi memiliki peran penting penentu kebijakan guna menekan CPMI yang berangkat melalui non prosedural.

“Saat proses wawancara, petugas memiliki wewenang untuk melakukan profiling terhadap pemohon yang akan bekerja di luar negeri. Kita cek kelengkapan dokumen yang dilampirkan, dan kita dalami saat wawancara. Jangan sampai niat para CPMI untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, justru menjadi pengalaman buruk bagi mereka," kata Uchky kepada awak media, Jakarta, Kamis (22/11/2024).

Uckhy menuturkan dokumen yang dilampirkan oleh para CPMI harus sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Uchky menjelaskan kini CPMI tak perlu melampirkan surat rekomendasi dari kementerian atau lembaga terkait seperti dari Dinas Ketenagakerjaan atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Hal itu sesuai dengan arahan Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0252 tentang Penegasan Persyaratan Penerbitan Paspor dan Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Selain itu, bagi CPMI yang baru pertama kali mengajukan permohonan paspor bisa mendapatkan paspor dengan tarif nol rupiah sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Pelayanan Keimigrasian.

Tak hanya itu, petugas imigrasi turut memiliki peranan dalam mengedukasi para CPMI dalam mencari pekerjaan yang sesuai keahliannya dan membentuk Desa Binaan Imigrasi.

Adapun Kantor Imigrasi Bekasi turut menjalin kerja sama dengan Desa Sindangjaya, Kabupaten Bekasi sebagai bentuk sosialisasi TPPO hingga pendataan PMI.

"Penyelenggaraan Desa Binaan Imigrasi, Kantor Imigrasi Bekasi juga menjalin kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bekasi, dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat, kami berharap, beberapa kebijakan ini berdampak positif terhadap penurunan jumlah CPMI yang terlibat TPPO," pungkas Uchky. (raa)