Pilkada Rawan Serangan Fajar, Puluhan Komunitas di Bandung Deklarasikan Satgas HD Anti Politik Uang

tvOnenews.com - Berbagai komunitas dan organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung deklarasi satgas HD anti politik uang pada Jumat (22/11/2024).

Pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung 2024 tinggal menghitung hari. 

Namun, politik uang masih menjadi permasalahan paling rawan dalam pelaksanaan pilkada di setiap daerah, termasuk di Kota Bandung.

Berawal dari kegelisahan tersebut berbagai komunitas dan organisasi kemasyarakatan se-Kota Bandung bersama Paslon nomor urut 02 Haru Suandharu-Dhani Wirianata membentuk dan mendeklarasikan satgas HD anti politik uang guna mengawal proses pilkada berkualitas dan bebas dari politik uang.

Haru Suandharu menilai proses demokrasi dalam  penyelenggaraan pilkada berkualitas tidak boleh ternodai oleh money politic. 

Di tengah kondisi ekonomi sulit seperti saat ini, berpotensi munculnya pihak yang akan mempengaruhi masyarakat untuk tidak menggunakan hati nurani dalam menggunakan hak pilihnya

"Kita ingin Kota Bandung pilkadanya berkualitas. Untuk dapat hasil yang berkualitas ya tidak boleh demokrasi ini tercederai oleh money politic,” ujarnya.

"Kita mengetahui hari ini kondisi sedang sulit khususnya secara ekonomi, ini bisa kemudian menimbulkan potensi-potensi ada pihak-pihak yang memanfaatkan agar membujuk masyarakat tidak menggunakan hati nurani, tapi dengan sekedarnya uang ala kadarnya,” sambung Haru.

Sementara itu calon wakil wali Kota Bandung nomor urut 02, Dhani Wirianata, meminta agar masyarakat berani dalam menolak potensi jual-beli suara, atau lebih dikenal sebagai serangan fajar, jelang pencoblosan 27 November mendatang.

Sebab hal itu tidak sebanding dengan masa depan Kota Bandung 5 tahun mendatang dari uang yang berikan. 

Sehingga apabila hal itu terjadi masyarakat akan menerima dampaknya dari praktik kotor itu. 

Hal itu dikatakannya, usai Deklarasi Komunitas Anti Politik Uang di Pilkada Kota Bandung, Jumat (22/11/2024), malam. 

"Ya hitung aja jika dapat pemimpin yang memang menggunakan cara-cara itu. Jadi misal 300.000 rupiah untuk memilih artinya mereka (masyarakat) cuma di hargain 60.000 per tahun nya dari pilihan ketika mencoblos, apa itu cukup? Sedangkan dampaknya nyata 5 tahun kedepan dan masyarakat sendiri yang akan terkena imbasnya dari praktik kotor itu," bebernya.

Ia pun meminta agar masyarakat menjadi garda terdepan apabila menemukan hal-hal kecurangan untuk melaporkan. Terutama serangan fajar, jelang pencoblosan 27 November mendatang.

"Sekarang sudah era digitalisasi, sudah ada handphone siapapun bisa jadi wartawan. Jadi cukup foto atau rekam, kirim ke kita buktinya," tegas Dhani.

ia pun menyebut, apabila kemenangan diraih dengan cara yang tidak baik, maka menurutnya perubahan ke arah yang lebih baik akan sulit dicapai. 

Sehingga dirinya bersama kang Haru, berkomitmen ingin menciptakan proses demokrasi ke arah yang lebih baik, jujur dan adil. 

“Jadi makanya kita ingin mencoba karena kita saya dan Kang haru melewati proses demokrasi ya tentunya dari partai politik diusung mendaftar berkampanye sosialisasi dengan proses-proses seperti itu,” katanya.

“Mengajak masyarakat harus berani menolak, kalau terus ada kecurangan kapan kita mau menjadi lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Satgasus HD Anti Politik Uang, Dede Ahmad Sasmita menyatakan siap untuk mensosialisasikan, juga menerima aduan dari masyarakat lewat layanan hotline WhatsApp yang aktif selama 24 jam nonstop.

"Nanti kita bakal bersosialisasi untuk masyarakat terkait tentang aduan itu, dan ada nomor telepon yang bisa diakses di 0821-2828-8989 itu 24 jam," katanya.

Iapun menegaskan HD akan tegak lurus mewujudkan pilkada yang bersih tanpa politik uang di Kota Bandung.

"Itu komitmen kami, dan kita akan terus pegang komitmen itu," tutupnya. (muu)