Pilkada Kabupaten Fakfak 2024 Memanas, KPU RI Mendadak Dilaporkan ke DKPP dan Bawaslu

"Yang menyatakan telah mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1, Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom dari kontestasi Pilkada Kabupaten Fakfak," sambungnya.

Janses menuturkan keputusan itu berujung pengajuan permohonan di Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 2P/PAP/2024.

Lantas pada 19 November 2024 pihak KPU Provinsi Papua Barat menganulir putusan sebelumnya hingga memastikan pasangan Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom kembali menjadi kontestan pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Nah, ini yang kita laporkan. Keputusan KPU Provinsi Papua Barat dan KPU RI tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak. Padahal menurut UU Pilkada dan PKPU rekomendasi Bawaslu wajib dilaksanakan oleh KPU," ujar Janses.

Di sisi lain, Janses berharap pihak DKPP dan Bawaslu RI dapat bertindak atas laporan yang dibuat kubunya.

"Saya berharap DKPP dan Bawaslu RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses Pemilukada di Kabupaten Fakfak agar proses Pemilihan Kepala Daerah/wakil kepala daerah di Kabupaten fakfak dapat berjalan secara jujur dan adil (Jurdil)," pungkasnya. (raa)