Menko Polkam Sebut Perlu Pengkajian Mendalam Soal KPU Jadi Lembaga Ad Hoc

"Oleh karenanya, diskusi secara terbuka maupun masukan-masukan dari berbagai pihak, elemen masyarakat ini penting, untuk kita dengar dalam rangka membantu di dalam menentukan arah mana yang terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan," terang Budi Gunawan.

Sebelumnya diberitakan, DPR RI akhirnya ikut menyoroti soal adanya usulan untuk mengubah status Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga ad hoc. 

Pernyataan tersebut merespons usulan KPU dan Bawaslu agar menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan pihaknya menolak keras atas usulan tersebut.

“UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada kita, bahwasanya Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Itu termaktub dalam Pasal 22E Ayat 5,” kata Zulfikar di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Dia mengungkapkan, segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Zulfikar juga menyebutkan evaluasi terhadap penyelenggara pemilu memang harus terus dilakukan, namun bukan berarti mengubah statusnya dari lembaga tetap menjadi lembaga ad hoc.