Ini Sederet Tantangan Wujudkan Program Swasembada Pangan Era Presiden RI Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Realisasi program swasembada pangan era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan menghadapi sejumlah tantangannya.

Hal itu dicetuskan oleh Deputi Bidang Tata Usaha dan Distribusi Kementerian Koordinator Pangan, Tatang Yuliono saat hadir dalam kegiatan seminar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) bertajuk 'Improving Indonesia - Korea Relationship in Prabowo Administration from Food Sovereighty to Good Neighbour'.

Yuliono mengungkap tantangan yang akan dihadapi dalam merealisasikan program swasembada pangan itu antara lain peningkatan jumlah penduduk berkisar 1,1 persen per tahun.

Hal itu tak sebanding dengan produksi pangan yang didapati stagnan hingga mengalami penurunan pada kurun waktu 2019 - 2024 pada kisaran 1,1 persen.

"Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah sampah makanan (food waste). Menurut laporan United Nations Environment Programme (UNEP) yang berjudul Food Waste Index 2021 total sampah makanan di Indonesia mencapai 20,93 juta ton per tahun. Nilai tersebut menempati posisi empat terbesar setelah China, India, dan Nigeria,” kata Yuliono, Jakarta, Selasa (27/11/2024).

Yuliono menjelaskan jika Presiden RI, Prabowo sadar akan tantangan yang akan dihadapinya dalam realisasi program swasembada pangan itu.

Karenanya, kata Yuliono, Prabowo target realiasia swasembada energi, air, dan pangan akan terus digenjot hingga empat tahun ke depan.

Yuliono mengungkap jika pemerintah memiliki target utama berupa peningkatan indeks ketahanan pangan dari 76,20 persen pada 2024 menjadi 80.72 persen pada 2029.

Langkah itu dituruti target peningkatan produksi pangan hingga pengurangan impor pangan untuk komoditas beras, jagung, keledai, dan gula.

“Untuk itulah, pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kementerian ini mengkoordinasikan empat Kementerian, yakno Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dua badan yaitu Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional, serta lembaga lain yang diperlukan,” katanya.

Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Vivi Yulaswati mengatakan jika Indonesia turut menargetkan pertanian yang kompetitif, inovatif pada tahun 2045.

Menurutnya, sektor pertanian pada masa itu juga diharapkan mendukung sistem agrifood yang dinamis yang menyediakan pola makan sehat bagi semua orang, dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan.

"Untuk mencapai target ini, diperlukan sistem dan tata kelola pangan yang tangguh di tingkat regional dan lokal, keragaman dalam produksi dan konsumsi, serta logistik sistem pangan, pola makan yang sehat membentuk makanan yang beragam, dan proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi," kata Vivi. (raa)