KPU Jakarta Tunggu Rekomendasi dari Bawaslu untuk Menindaklanjuti Kasus Surat Suara Tercoblos di Pinang Ranti Jaktim

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk menindaklanjuti soal kasus pencoblosan 19 surat suara untuk Paslon tertentu di wilayah Pinang Ranti, Jakarta Timur oleh Ketua KPPS dan petugas ketertiban.

Komisioner KPU DKI Jakarta, Nelvia Gustina mengungkapkan, bahwa ketua KPPS dan petugas ketertiban kini telah diberhentikan dari jabatannya. Yang mana pemecatan tersebut dilakukan sehari setelah pemungutan suara tepatnya pada 28 November lalu.

"Kalau dari KPU KPPS nya telah diberhentikan, Ketua KPPS yang melakukan pelanggaran sudah diberhentikan, kami sekarang masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu," katanya saat dihubungi, Sabtu (30/11).

Nelvia menjelaskan, bahwa pihaknya akan siap menuruti rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran tersebut. Sebab, untuk menangani kasus yang baru tejadi beberapa waktu itu bukan kewenangan dari KPU melainkan tugas dari Bawaslu.

"Terkait pelanggaran ini memang wewenangnya ada di Bawaslu, kami menunggu rekomendasi apapun yang diberikan Bawaslu tentu kita siap untuk menindaklanjuti," jelasnya.

Sebelumnya KPU Jakarta Timur menemukan adanya pelanggaran berat terkait dengan belasan surat suara Pilgub Jakarta yang telah tercoblos pasangan tertentu di wilayah Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Adapun aksi itu dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 28 berinisial RH dan Petugas Ketertiban berinisal KN.

Komisioner KPU Jakarta Timur Rio Verieza mengungkapkan sebanyak 19 surat suara telah tercoblos, satu diantaranya suda dimasukan kedalam kotak suara.

Selain itu, sambung Rio, bahwa berdasarkan Ketua KPPS, bahwa aksinya itu dilaukan secara spontak dengan tujuan untuk membuat laporan mengenai tingginya partisipasi pemilih di TPS tersebut.

"Dia spontan, untuk melakukannya disaat jam-jam menang sedang agak sepi. Jadi sekitar jam 12 sam jam 1 lah, nah disitu orang sedang makan dan sholat," katanya kepada wartawan, Kamis (28/11).

"Bagaimana pun itu tindakan dia salah, coblos surat suara diam-diam bukan meningkatkan angka partisipasi, karena partisipasi itu angkanya real," sambungnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa berdasarkan penyelidikan KPU Jaktim, bahwa surat suara terebut telahtercoblos untuk pasangan calon (paslon) nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno.

Kendati demikian, saat ini ia telah melaporkan kejadian ini ek Gakkumdu dan kepolisian untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan motif keduanya melakukan hal itu.

"Atas pengakuanya dia mencoblos 03, hanya dia mengaku bukan atas arahan siapapun. Mungkin nanti didalami teman-teman Gakkumdu. Sedang proses, jadi nanti ada proses lanjutan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum di Gakkumdu," jelasnya. (aha/dpi)