Mengingat Kasus Polisi Dor Polisi, DPR Desak Satgas Gabungan untuk Berantas Tambang Ilegal: Selamatkan Nyawa

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyerukan pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas instansi untuk menangani tambang ilegal, menyusul insiden tragis penembakan antar-polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. 

Peristiwa tersebut diduga terkait dengan upaya penutupan tambang ilegal yang berujung tewasnya seorang anggota Polri.

"Saya meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk mengatasi konflik internal terkait penanganan tambang ilegal, seperti kasus di Solok Selatan. Solusinya, perlu dibentuk Satgas Gabungan lintas kementerian dan lembaga," ujar Abdullah, Sabtu (30/11/2024).

Abdullah menyoroti kerugian negara akibat Penambangan Ilegal Tanpa Izin (PETI) yang mencapai Rp 3,5 triliun pada 2022. 

Ia menekankan, bahwa keberadaan satgas penting untuk menghentikan jatuhnya korban jiwa akibat aktivitas ilegal ini.

Kasus di Solok Selatan menjadi sorotan setelah Kompol Anumerta Ryanto Ulil Anshar tewas ditembak oleh rekan sesama polisi, AKP Dadang Iskandar.