Mengingat Kasus Polisi Dor Polisi, DPR Desak Satgas Gabungan untuk Berantas Tambang Ilegal: Selamatkan Nyawa

Peristiwa itu dipicu oleh penangkapan pelaku tambang galian C yang dilakukan korban. 

Akibat tindakan tersebut, AKP Dadang Iskandar kini telah dipecat tidak hormat dari Polri dan menghadapi proses hukum.

Menurut Abdullah, wacana pembentukan Satgas Gabungan Penanganan Tambang Ilegal sebenarnya sudah ada sejak era Presiden Joko Widodo. 

Namun, hingga kini belum terealisasi secara efektif. Ia berharap Presiden Prabowo dapat merealisasikan kebijakan ini demi mengatasi berbagai dampak buruk tambang ilegal, seperti konflik horizontal dan kerusakan lingkungan.

"Satgas ini harus melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, POLRI, KPK, dan Kejagung. Kolaborasi ini penting untuk menghindari ego sektoral," jelas Abdullah.

Merespons kasus penembakan di Solok Selatan, Abdullah mengimbau Polri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mental berkala bagi seluruh personelnya, khususnya mereka yang memegang senjata api.

"Monitoring kesehatan mental penting agar anggota Polri mampu mengelola emosi dan menghindari tindakan impulsif. Perlu ada deteksi dini untuk mencegah perilaku arogansi," katanya.