

- istimewa
Gaji Guru dan UMP Naik di Tahun 2025, Begini Respons Gerindra
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum nasional (UMP) dan gaji guru mulai 2025, membuktikan komitmennya menepati janji kampanye.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menyebut langkah ini sebagai bukti nyata ketulusan Prabowo dalam memenuhi harapan rakyat.
"Itu janji yang sudah lama beliau sampaikan saat kampanye. Jadi, ini luar biasa karena menunaikan harapan yang sudah ditunggu-tunggu," ujar Saras di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
Saras juga menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan dedikasi Prabowo untuk memastikan seluruh janji politiknya terwujud.
"Masyarakat bisa melihat ketulusan beliau dalam memastikan apa yang dijanjikan benar-benar dijalankan," tambahnya.
Terkait isu kenaikan PPN 12 persen, Saras menyatakan belum ada kepastian.
"Saat ini Presiden Prabowo memastikan kenaikan PPN tidak diberlakukan. Fokusnya adalah mendorong ekonomi tumbuh hingga 8 persen," jelasnya.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat (29/11/2024), Prabowo mengumumkan kenaikan rata-rata UMP sebesar 6,5 persen.
Didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menaker Yassierli, dan Menkeu Sri Mulyani, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menjaga daya saing usaha.
"Kenaikan upah ini adalah bentuk jaring pengaman untuk pekerja sekaligus dorongan bagi pertumbuhan ekonomi," ujar Prabowo.
Selain UMP, gaji guru ASN juga mendapat perhatian. Guru ASN akan menerima kenaikan gaji setara 1 kali gaji pokok, sementara guru non-ASN akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp 2 juta per bulan mulai 2025.
Langkah ini merupakan hasil rapat terbatas bersama sejumlah menteri, termasuk Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para pekerja dan guru di Indonesia.
Langkah konkret Prabowo dinilai sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, sekaligus menguatkan kepercayaan publik terhadap janji-janji politik yang disampaikan sejak awal masa kampanye. (aag)