Peneliti Dapati Adanya Intervensi Aparatur Negara di Pilkada Serentak 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Perhelatan Pilkada Serentak 2024 rampung terlaksana dengan sejumlah kontestan yang dinyatakan keluar sebagai pemenangnya.

Kendati telah rampung, banyak pihak yang telah mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 melalui Mahkamah Kontitusi (MK) pada sejumlah wilayah yang dinilai terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya.

Hal senada turut disampaikan oleh Peneliti Lembaga Themis Indonesia yang juga Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari.

Pihaknya mendapati adanya sejumlah kecurangan perhelatan Pilkada Serentak 2024 yang melibatkan aparatur negara.

"Institusi negara terlibat dalam kecurangan Pilkada di Jakarta,Banten dan Jateng. Pola kecurangan pilpres mirip dengan pilkada polanya. Pilkada Jakarta jadi pengecualian karena pemilih sudah berpendidikan. Padahal 12 camat dimutasi sebelum pilkada terkait dengan kepentingan penguasa pusat" kata Feri dalam kegiatan launching hasil penelitian berjudul 'Pohon Kecurangan Pilkada', Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Feri menjelaskan hasil penelitian pihaknya secara umum mendapati temuan keterlibatan signifikan dua lembaga negara yang melakukan intervensi perhelatan Pilkada pada sejumlah darerah.

Secara khusus, kata Feri pihaknya melakukan penelitian intervensi tersebut pada tiga daerah yakni Jakarta, Banten dan Jawa Tengah.

Feri menuturkan pada hasil penelitian di Pilkada Jakarta 2024 pihaknya mendapati pelanggaran UU Pilkada Pasal 71 Ayat 3 yang melarang adanya penggantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon (paslon).

Sedangkan, penelitiannya justru mendapatkan adanya pergantian 12 camat dengan penduduk tercatat 1.578.933 jiwa oleh Pj Gubernur dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024.

"Yang potensial melakukan kecurangan adalah orang yang dekat dengan kekuasaan. Nyatanya malah ada 12 camat yang diubah menjelang hari H (pemcoblosan). Padahal, mutasi minimal 6 bulan sebelum penetapan paslon," ungkap Feri.

Feri menuturkan fenomena besarnya angka golongan putih (golput) di Pilkada Jakarta 2024 tak terlepas dari tingkat pendidikan politik masyarakat ibu kota.

Karenanya intervensi yang terjadi oleh sejumlah aparatur negara tak terlalu efektif bagi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.

"Pilkada Jakarta jadi pengecualian (efektifitas penggunaan aparat). Karena pemilih sudah lebih berpendidikan", ungkapnya.

Di sisi lain, Feri turut menyorot rencana gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan paslon Ridwan Kamil - Suswono terkait hasil Pilkada Jakarta 2024.

Menurutnya gugatan tersebut dinilai lemah mengingat kubu Ridwan Kamil - Suswono yang mengkritisi minimnya partisipan pemilih pada masa pencoblosan.

"Kalau dilihat memang wajar saja ini (gugatan RK-Siswono ke MK) tidak berlanjut, karena dalilnya lemah sekali. Dalil Form C6, pertamakali kalau itu terjadi, itu akan dilakukan di MK dan tidak presisi untuk menjelaskan peralihan suara, jadi enggak masuk akal saya pikir untuk digunakan," ungkapnya.

Sementara itu, pengamat politik FHISIP Universitas Terbuka Insan Praditya, Anugrah juga menyatakan hal senada.

Menurutnya pemilih Jakarta memiliki literasi politik yang baik dan menjadi benchmark masyarakat demokrasi dengan budaya politik yang partisipatif hingga tidak mudah dimobilisasi.

"Jakarta adalah benchmark masyarakat dengan budaya politik partisipatif yang sukses dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Masyarakat Jakarta memiliki literasi politik yang cukup dan tidak mudah dimobilisasi", kata Insan.

Menurut Insan hasil Pilkada menunjukkan bahwa Jakarta adalah benteng terakhir demokrasi Indonesia. 

Karenanya, ia mengimbau kepada masyarakat untuk dapat terus menjaga cita-cita demokrasi di Jakarta.

"Jakarta bisa dipandang sebagai benteng terakhir demokrasi Indonesia di tengah daerah-daerah lain yang berhasil diintervensi. Kita harus menyelamatkan Jakarta, jangan sampai benteng terakhir ini tumbang oleh ambisi penguasa," pungkasnya. (raa)