Jakarta Bersiap Jadi DKJ, Ini 15 Kewenangan Khusus yang Harus Dirampungkan Pemprov DKI

Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh dipersulit oleh birokrasi atau administrasi.

“Tolong dijaga norma ini. Saya meminta setiap komisi terkait mewaspadai hak-haknya karena di dalam undang-undang sudah jelas diserahkan kepada Jakarta. Artinya ketika undang-undang disahkan, seharusnya masyarakat sudah bebas karena hak-hak Jakarta sudah terjamin,” ujarnya. (agr/nsi)