Hinca Panjaitan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).
Sumber :
  • Syifa Aulia-tvOne

Usulan Demokrat soal Pilkada 2029: Peserta Calon Kepala Daerah Ditentukan DPRD, Lalu Dicoblos Rakyat

Rabu, 18 Desember 2024 - 13:27 WIB

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan setuju dengan usulan Presiden Prabowo bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat.

Meski demikian, dia mengatakan pelaksanaannya tidak boleh menghilangkan mandat rakyat. 

Hinca menyebut rakyat tetap harus diberi kesempatan untuk memilih.

“Jadi kalau ngomongin ke substansi itu ya gini, yang pertama prinsip dasar ini kalau pandangan pribadi saya ya, dari Demokrat boleh. Tidak boleh menghilangkan mandat rakyat,” ujar Hinca dikutip Rabu (18/12/2024).

“Kalau kau ingin berkuasa menyelenggarakan melayani rakyat, kau harus mendapat mandat dari rakyat,” sambungnya.

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan ada dua pilihan yang bisa diterapkan pada Pilkada 2029. 

Pertama, sistem pemilihan langsung, yakni rakyat bisa memilih calonnya langsung.

Kedua, rakyat memilih anggota dewan di DPRD sebagai perwakilan rakyat. 

Kemudian, anggota dewan itu memilih calon kepala daerahnya.

“Paling tidak, terbuka. ‘Hei masyarakat, kami punya calon ini. Kita lepas, kita dengar pandanganmu’. Itu juga bisa. ‘Oh aku enggak setuju, kau setuju’,” ujar Hinca.

“Dua-duanya punya mandat yang sama. Satu langsung, satu tak langsung. Yang enggak boleh itu main tunjuk saja sama presiden. Kalau itu enggak boleh. Karena tadi dia mau jadi bupatinya rakyat, gubernurnya rakyat,” sambungnya.

Hinca menjelaskan bila pemilihan tidak langsung atau melalui DPRD, maka calon kepala daerah harus berasal dari partai politik minimal sudah menjadi kader selama lima tahun.

Artinya calon independen tidak bisa maju di Pilkada.

“Karena dengan pindah-pindah dia enggak punya akar basis partainya. Apapun partainya. Kalau kau tidak mau di partai politik majunya lewat partai atau calon independen,” jelasnya.

Menurutnya, pemilihan calon kepala daerah melalui DPRD bisa menjadi lebih efisien dan hemat anggaran. Sementara, pemilihan langsung memakan banyak anggaran.

“Karena tinggal akhirnya, efisien atau tidak? Akhirnya uang ini. Si calon keluarin duit, negara ngeluarin duit. Kau hitung aja ini berapa uang (yang terpakai),” tandas Hinca. (saa/nsi)

Berita Terkait :
Topik Terkait
Saksikan Juga
20:07
03:01
02:11
17:16
05:02
06:31
Viral