DPR Sebut Industri Hasil Tembakau Punya Peran Penting Terhadap Ekonomi Nasional Dpr,temb

Regulasi tersebut dinilai perlu direvisi karena berpotensi mengancam kelangsungan industri pelaku usaha hingga membatasi hak konsumen perokok dewasa mengakses produk tembakau alternatif.

"Rokok elektrik Yang kami sangat kagetkan itu di PP-28 adalah kami diatur hampir serupa dengan pengaturan untuk rokok konvensional. Pemahamannya kenapa dibagi menjadi 2 ayat terpisah adalah bahwa memang kedua produk ini sebaiknya diatur terpisah," tukasnya. 

"Itulah maksud dari para penyusun Undang-Undang Kesehatan, tapi ternyata hanya harus digabung lagi dan setelah digabung pun diaturnya hampir serupa, nah ini yang sangat berat bagi kami," ujarnya. 

Sementara itu Analisis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani mengatakan pemerintah mempunyai sebuah kebutuhan yang sangat panjang. Khususnya soal industri tembakau dari hulu sampai hilir dan melibatkan begitu banyak pemangku kepentingan. 

Sehingga kemudian, kata dia, ketika pemerintah mendesain sebuah kebijakan, makan harus melihat kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang dan bagaimana keuangan negara. 

"Kita kembali ke keuangan negara dari 230 triliun target 2025 yang nanti naik, sebenarnya kan kita melihat bahwa pemerintah itu juga punya harapan. Jadi kalau menurut saya, daripada pemerintah sibuk untuk mendegradasi tentang sebuah produk, lebih baik mereka itu lebih fokus pada penegakan hukum untuk memberantas rokok yang ilegal," tuturnya. 

"Studi kita sekitar 5-10% itu ilegal loh. Jadi artinya, udah lah, pemerintah fokus di pemberantasan aja, gitu loh. Karena toh faktanya, mereka juga mengharapkan penerimanya naik terus," pungkasnya. (ebs)