Gerindra Bantah Serang PDIP soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ahmad Muzani: Undang-undang Disetujui Bersama

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah menyalahkan PDIP sebagai penyebab kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Dia menekankan rencana kenaikan PPN 12 persen sudah menjadi kesepakatan bersama oleh seluruh fraksi di DPR.

Dia membantah menyerang PDIP dengan melempar tudingan sebagai inisiator kenaikan PPN 12 persen.

“Enggak, saya baca semuanya, saya ikutin semuanya. Cuma teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Oleh karena itu, Ketua MPR RI ini meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan satu partai saja atas kenaikan ini.

Baginya, Presiden RI Prabowo Subianto akan menerima seluruh masukan terkait PPN 12 persen.

“Dan jangan kemudian seolah-olah persetujuan bersama-sama, kemudian kesannya ya ini kan produk bersama, gitu loh kira-kira. Kalau mau beri pandangan ya pandangan saja gitu, kira-kira seperti itu,” ujar Muzani.

Sebelumnya, Ketua DPP PDOP Deddy Yevri Sitorus membantah tudingan bahwa partainya sebagai inisiator kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Dia menjelaskan rencana kenaikan PPN 12 persen itu sebelumnya diusulkan oleh pemerintah ketika Presiden ke-7 RI Jokowi menjabat.

Kemudian, Fraksi PDIP di DPR RI ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) untuk membahas rencana itu.

"Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan melalui kementerian keuangan," kata Deddy dikutip Senin (23/12/2024).

Deddy menjelaskan, UU tersebut pada saat itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi Indonesia dan global sedang dalam kondisi aman.

Namun, dia menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dilihat dari daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah, hingga nilai tukar rupiah terhadap dollar yang terus naik.

"Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya," ujar Deddy.(saa/lkf)