Ada Usulan Program MBG Dibiayai Pakai Zakat, Anggota DPR Beri Tanggapan Begini

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menanggapi soal usulan dana zakat dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Selly, usulan dana zakat untuk program MBG tersebut harus melalui kajian yang mendalam.

"Usulan seperti ini harus melalui kajian mendalam agar tidak terjadi penyimpangan atau penafsiran yang melampaui batas kewenangan," ujar Selly, Kamis (16/1/2025).

Komisi VIII menilai, program Makan Bergizi Gratis menggunakan dana zakat adalah kebijakan yang perlu kehati-hatian.

Sebab, zakat memiliki aturan yang sangat jelas, baik secara syariat agama ataupun regulasi nasional.

Selly menjelaskan, zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang harus digunakan sesuai syariat.

Adapun delapan golongan penerima zakat sudah dijelaskan secara tetap di Surat At Taubah ayat 60.

Dirinya menegaskan, penggunaan zakat harus sesuai dengan prinsip syariat Islam dan menjaga keadilan.

"Pertanyaan, apakah makan bergizi ini menyasar keseluruhan masyarakat atau tersegmentasi hanya pada segmen mustahik (delapan golongan kategori penerima zakat)?," katanya.

Secara regulasi nasional, zakat juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

"Jadi fondasi hukumnya harus terbangun terlebih ulu. Jangan sampai abuse of power dalam kewenangannya," tambah dia.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan pemerintah membuka kesempatan untuk membiayai program MBG melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Sebab, ia menilai sifat masyarakat Indonesia memiliki gotong royong yang tinggi.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong-royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). (ant/iwh)