Pagar Laut di Tangerang Dibongkar, KKP Pastikan Investigasi Sesuai Koridor Hukum

“Arahan Presiden jelas, semua harus sesuai koridor hukum. Jika terbukti tidak memiliki izin, itu harus menjadi milik negara,” ungkap Trenggono.

KKP juga mengakui adanya kekurangan dalam pengawasan di wilayah laut, sehingga pembangunan pagar ini baru terungkap setelah menjadi perhatian publik.

“Irjen KKP sudah saya tegur. Dia bilang kapal pengawasan kita masih kurang. Memang luas Indonesia ini sangat besar, dan kita harus meningkatkan pengawasan,” ujar Trenggono sambil tersenyum.

Dengan sinergi yang telah dibangun, Trenggono berharap pembongkaran pagar laut ini dapat segera tuntas dan memberikan kembali akses bagi para nelayan.

“Yang pasti, kepentingan nelayan tetap kami utamakan. Hukum jalan, nelayan tetap bisa melaut,” tutupnya. (ags/ebs)