Mendagri Target Revisi Perpres Pelantikan Kepala Daerah Selesai Sebelum 6 Februari

“Pekan ini kami akan ajukan drafnya, tapi kalau keputusannya kan tanda tangannya kan nanti Pak Presiden, kalau setelah mau keluar kota ya, yang penting kan Perpres itu lahir sebelum tanggal 6 (Februari),” jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DLR Rifqinizamy Karsayuda meminta Mendagri untuk segera mengusulkan kepada Presiden merevisi Perpres tentang pelantikan kepala daerah.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas soal rencana pelantikan kepala daerah 2024.

“Meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pentantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,” jelas Rifqi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). (saa/muu)