Pengamat: Indonesia Bisa Tengahi Perang Rusia-Ukraina

Jakarta - Pengamat Politik Internasional dan Isu-isu Strategis Imron Cotan mengatakan bahwa Indonesia memiliki momentum untuk mendorong penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui jalur diplomasi atau perundingan berbasis BAB IV Piagam PBB tentang penyelesaian konflik melalui cara damai.

"Indonesia memiliki rekam jejak baik sehingga cukup mampu untuk turut berperan menyelesaikan perang Rusia-Ukraina, apalagi posisi kita sebagai Presiden G20. Kita belum kehilangan momentum," kata Imron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Indonesia berpengalaman dalam mengakhiri konflik di dunia. Imron mencontohkan keberhasilan Indonesia mengakhiri konflik Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting atau JIM pada tahun 1988 dan 1989.

Imron menyarankan Duta Besar (Dubes) Ukraina di Jakarta menaikkan perhatian Presiden Zelensky untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai penengah sehingga mereka mau menerima peran Indonesia sebagai negara penengah guna merintis perdamaian di kawasan tersebut.

"Saya agak aneh ketika Ukraina tak mampu melihat Indonesia sebagai negara terbesar keempat di dunia yang mampu menengahi perang mereka dengan Rusia. Ini juga tugas dubes kita di sana untuk meningkatkan "awareness" (kesadaran) Presiden Zelensky tentang keberadaan dan kemampuan Indonesia dalam menyelesaikan konflik," ujar mantan Duta Besar RI Untuk Australia dan China itu.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa sebagai Presiden G20, Presiden Jokowi seharusnya bisa mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina.

Hikmahanto mencontohkan Turki yang mampu membawa kedua negara ke dalam perundingan.

"Seharusnya, Indonesia sebagai Presiden G20 mampu berperan lebih besar dari Turki. Apalagi, perang Rusia dan Ukraina ini sangat berpengaruh pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia," ujar Hikmahanto.

Hikmahanto meminta Pemerintah Indonesia untuk segera berperan apabila upaya Turki menyelesaikan perang kedua negara tersebut gagal.

"Seharusnya kita mengupayakan resolusi untuk gencatan senjata," ujar Hikmahanto.