Wantimpres Menemui BEM Nusantara Tampung Aspirasi Penolakan Penundaan Pemilu 2024

“(Keanggotaan MPR) ditambah DPD. DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amendemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden tiga periode,” ujar Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu.

Wiranto menjelaskan seharusnya memang terjalin komunikasi publik yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan dialog pada Jumat ini, ia mengharapkan komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat, termasuk mahasiswa bisa lebih efektif dan mampu menghindari kesalahpahaman.

"Mudah-mudahan komunikasi kita hari ini bisa menghasilkan satu kesepahaman antara pemimpin dan yang dipimpin, antara masyarakat. Paling tidak kita tidak lagi terjebak pada wacana wacana yang sebenarnya tidak mungkin dilaksanakan," ujar Wiranto.(ant/chm)