Menag Minta Tambahan Anggaran Operasional Haji Rp 1,5 Triliun, Ini Reaksi BPKH

Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menyebut pihaknya bisa menanggung sekitar 50 persen dari usulan tambahan anggaran operasional haji biaya Masyair sebesar Rp1,5 triliun. 

Sebelumnya, Kementerian Agama mengajukan penambahan biaya operasional haji reguler dan khusus sekitar Rp1,5 triliun salah satunya untuk untuk menutupi kekurangan imbas dari adanya kebijakan Arab Saudi yang menaikkan harga paket layanan di Masyair.

"Kami bisa menanggung sisanya dari itu, kurang lebih 50 persen komposisinya dari kebutuhan Rp1,5 triliun. Jadi, kalau dihitung residualnya Rp724 miliar," ujar Anggito dalam rapat kerja antara Kemenag, BPKH, dan Komisi VIII DPR yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Anggito mengatakan akumulasi efisiensi pengelolaan keuangan haji sebesar Rp739,8 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, dana tersebut bisa digunakan untuk tambahan layanan biaya Masyair.

Sementara untuk usulan tambahan anggaran technical landing bagi embarkasi Surabaya, Anggito berharap ada suntikan dari APBN. Namun demikian, apabila APBN tidak memungkinkan BPKH akan siap-siap jika mesti mengeluarkan.

"Kami menjadi standby saja, apabila diperlukan nanti pada waktunya kami akan sampaikan dengan Dirjen PHU dan Kemenag apakah memungkinkan APBN itu bisa dipergunakan," kata dia.

Demikian pula dengan tambahan anggaran selisih kurs dari usulan Rp19,2 miliar akan dibiayai dari efisiensi pengadaan valuta asing BPKH sebesar Rp11 miliar. Sementara sisanya akan dibebankan dari komponen safeguarding yang memang ditujukan apabila ada selisih kurs.