8 Dari 9 Fraksi DPR Dukung Revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Anggota Badan Anggaran DPR itu menyatakan keberadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat terbatas dan tidak bisa menolong kerusakan jalan di berbagai daerah di Indonesia. Memang, menurut dia, Undang-Undang Jalan yang belum lama ini sudah disahkan DPR akan mengakomodasi kepentingan preservasi jalan, namun aturan turunannya masih dalam proses di pemerintah.

Kementerian Keuangan, katahya, didorong membuat terobosan dengan mencari celah yang ada dalam pembahasan RUU LLAJ untuk meningkatkan PNBP. Dengan begitu ada formulasi yang jelas dan detail penerimaan BNBP bagi preservasi jalan di daerah.

"Ada satu pasal yang tidak pernah kita gubris dalam UU LLAJ, walaupun saya tahu persis. Pajak kendaraan itu larinya ke daerah, tapi itu juga tidak menyelesaikan masalah. (Pemerintah) Pusat menjadi tumpuan dalam preservasi jalan," ungkap Hamka. (ant/ito)