Jakarta - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengkaji kembali terkait ide pembelian minyak goreng pakai PeduliLindungi dan KTP.

"Terus terang saya tidak mengerti cara berpikir Pak Luhut dan Pak Mendag," ujar Deddy melalui pernyataan tertulis yang diterima tvOnenews pada Selasa (28/6/2022). 

Terkait kebijakan pembelian minyak goreng pakai aplikasi PeduliLindungi dan KTP, Deddy menyarankan agar pemerintah membuat rantai distribusi dengan benar dan memastikan pasokan minyak goreng di berbagai daerah sesuai kebutuhan dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Saat ini yang terpenting adalah membanjiri pasar domestik dan memperlancar proses ekspor agar mekanisme pasar bekerja. Hal ini akan mendorong keseimbangan supply dan demand serta mendorong harga turun secara wajar,” tutur Deddy.

Atas hal itu, ia meminta kepada pemerintah agar dapat mengatur ekosistem sawit dan minyak goreng secara fundamental. Pasalnya, pabrik kelapa sawit saat ini sudah tidak kuat menampung produksi, sehingga rantai distribusi perlu diatur dengan benar.

Ilustrasi Minyak Goreng (Sumber: Ist)