Wacana Capres Independen, Politisi Partai Nasdem Willy Aditya: Belum Ada Revisi UU Pemilu

"Harusnya gabungan partai, nah disana kan bukan hanya menjadi kader partai semata-mata," ucapnya.

Karena dari calon pemimpin sendiri, ada yang dari pengusaha, ulama, akademisi, dan aktivis. Maka dari hal tersebut, dapat dilihat semua kegiatan tersebut sesuai dengan arahan ketua partai. 

Sebelumnya, Peneliti Perludem Titi Anggraini memandang perlu amendemen ke-5 UUD NRI Tahun 1945 jika ingin membuka peluang pasangan calon presiden dan wakil presiden independen pada pemilu.

"Wacana tentang pasangan calon presiden/wapres independen memang sudah cukup lama mengemuka. Namun, hal itu terkendala adanya ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945," kata Titi Anggraini dikutip Antara.

Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa pasangan calon presiden/wapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu.

Menurut Titi, sebenarnya soal calon independen ini tak perlu terlalu jadi persoalan kalau ada skema yang lebih leluasa untuk pencalonan presiden/wapres melalui penghapusan persyaratan ambang batas pencalonan presiden berupa 20 persen kursi atau 25 persen suara hasil pemilu anggota legislatif.

Paling mendesak itu, kata dia, sebenarnya saat ini pembuat undang-undang menghapus persyaratan ambang batas pencalonan tersebut sehingga peluang lahirnya calon-calon alternatif menjadi lebih terbuka lebar.(mg5/ppk)