Strategi pendidikan antikorupsi dalam salah satu Trisula KPK, kata Dian, adalah faktor penting untuk memberantas korupsi. 

“KPK sebagai lembaga negara tentu tidak bisa sendirian, apalagi kedudukan KPK hanya satu di Ibukota negara sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Dalam program PAKSI, KPK berperan sebagai instansi pembina dengan mensertifikasi dan menilai para penyuluh. Mereka bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memastikan para PAKSI bekompeten dan mumpuni dalam kampanye dan sosialisasi antikorupsi. 

“Ada 40 forum Penyuluh Antikorupsi di Indonesia. Para PAKSI ini telah kami training, assessment, juga sertifikasi sebelum kampanye antikorupsi kepada masyarakat,” ujar Dian.

Menurut Dadang Trisasongko, Chair Civil20 (C20) ACWG, cara-cara kampanye kreatif seperti yang dilakukan PAKSI dapat mempercepat replikasi gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

“Perubahan yang terpenting adalah dengan kelompok orang yang kritis, yang punya keinginan kuat melakukan perubahan dengan kemampuan untuk mengubah, yaitu dengan cara-cara yang fun dan kreatif seperti dilakukan PAKSI sehingga dapat mempercepat perubahan budaya antikorupsi,” ujarnya.

Para PAKSI yang telah tersertifikasi terus gencar berkampanye dan menggelar pendidikan antikorupsi di berbagai sektor.